Humas Pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja Pemerintah. Selain memberikan pelayanan dan pengelolaan informasi di Instansi, Humas Pemerintah diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program Pemerintah.
Beberapa waktu yang lalu (10/12), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Konvensi Humas Nasional 2018. Pada saat itu, Presiden berpesan kepada Humas Pemerintah untuk membangun reputasi pemerintah dengan membangun kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
Bukan kali ini Presiden Joko Widodo menyinggung peran Humas Pemerintah, di tahun 2015, Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 9 tahun 2015, tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Inpres ini untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah.
Dalam Inpres, Menteri Komunikasi dan Informatika diberikan beberapa tugas, salah satunya, untuk mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah. Menanggapi Inpres, Kominfo mengeluarkan program prioritas Government Public Relations yang bertujuan untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Yang menjadi basis kerja program GPR adalah pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap Program dan Kebijakan Pemerintah.
Adapun yang menjadi Program Kerja GPR yaitu, Pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, membentuk lembaga jejaring komunikasi, menyusun dan memantau implementasi regulasi tentang GPR oleh K/L/D serta menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia.
Bila dilihat dari definisi Humas itu sendiri, mengutip Howard Bohham, Humas adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan publik atau pemberdayaan lebih tinggi terhadap sebuah lembaga atau organisasi.
Untuk mendapat kepercayaan masyarakat, Humas harus berperan dalam strategi program dan kegiatan yang menunjang prioritas pembangunan. Tidak hanya sebagai pelengkap seremonial kegiatan.
Di tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mempersiapkan Lima Prioritas Pembangunan Daerah. Pengembangan Pembangunan Agropolitan, Pengembangan Pariwisata, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan, serta Peningkatan Pembangunan Demokrasi.
Dalam menyusun prioritas pembangunan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengunakan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial. Melalui pendekatan ini, pelaksanaan program dan kegiatan akan "di keroyok" bersama, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Pada saat Arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Perihal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (12/02), Gubernur Erzaldi Rosman mencontohkan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial.
Menurutnya, pengembangan pariwisata, tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Babel. Perangkat Daerah lain harus ikut berperan dalam pengembangan pariwisata. Untuk itu di perlukan sinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.
Pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial, menjadi ruang bagi Perangkat Daerah yang membidangi Kehumasan untuk berperan dalam menentukan strategi program dan kegiatan yang menunjang prioritas pembangunan daerah.
Didalam dokumen perencanaan yang telah disusun, program dan kegiatan Kehumasan, sudah diarahkan untuk menunjang prioritas pembangunan. Tinggal bagaimana Perangkat Daerah yang membidangi Kehumasan melakukan sinkronisasi. Dengan begitu, Kehumasan dapat berperan penting dalam strategi program dan kegiatan.
Strategi Kehumasan harus terintegrasi, dengan memperhatikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan sudah dilaksanakan. Tidak cukup hanya mempublikasi kegiatan yang sudah berlangsung.
Ini dilakukan agar program dan kegiatan yang telah dicanangkan dapat diketahui oleh masyarakat. Apalagi untuk program dan kegiatan yang memerlukan peran aktif masyarakat, seperti Pengembangan Pariwisata.
Di tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik sebanyak 389.009 dan wisatawan mancanegara sebanyak 5.159 orang.
Target tersebut akan didukung dengan kegiatan pariwisata bertaraf nasional dan internasional, seperti Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya Serumpun Sebalai, Triathlon dan Maraton.
Bahkan dalam arahan lebih lanjut, Gubernur menginginkan di tahun 2021, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusung program dengan slogan “Everyday is Event”. Guna menyukseskan program tersebut, Perangkat Daerah diminta untuk mempersiapkan pendukung program pada pelaksanaan kegiatan tahun 2020.
Untuk itu, Perangkat Daerah yang membidangi Kehumasan harus mempunyai strategi Kehumasan yang terintegrasi, kreatif, dengan saluran komunikasi yang beragam dan tak kalah penting memanfaatkan teknologi, untuk menyukseskan program yang dicanangkan.
Diharapkan dengan strategi Kehumasan yang tepat dan terintegrasi, dapat mendukung prioritas pembangunan daerah, yang pada ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
